Desa DESA WONOANTI

 

KEPALA DESA WONOANTI

KECAMATAN GANDUSARI

 

PERATURAN DESA WONOANTI

NOMOR 9 TAHUN  2017

 

TENTANG

 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA

BADAN USAHA MILIK DESA WONOANTI

TAHUN 2018

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA WONOANTI,

 ,

 

Menimbang         : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Wonoanti, perlu dilakukan penyertaan modal kepada badan usaha dimaksud;

2018. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Wonoanti Tahun 2018.

 

Mengingat           : 1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  

 

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3        Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4        Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5        Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234);

6        Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7        Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8        Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9        Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

12    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

13    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri E );

14    Peraturan Bupati Trenggalek Nomor  1 Tahun 2013 tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013  Nomor 1 Seri E ). 

15    Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor  458 );

16    Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A ); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29 );

17    Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 78 Seri A);

18    Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2013 ( Berita daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 34);

19    Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66  Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa  Tahun Anggaran 2017  (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 67 );

20    Peraturan Desa Wonoanti Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Milik Desa Wonoanti.

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOANTI

Dan

KEPALA DESA WONOANTI

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan        : PERATURAN  DESA  TENTANG   PENYERTAAN      MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA WONOANTI TAHUN 2018

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan  :

1. Desa adalah Desa Wonoanti
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonoanti
3. Badan Usaha Milik Desa, yang bergerak di b idang perekonomian adalah lembaga usaha desa yang bergerak dibidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagaian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham desa pada Badan Usaha Milik Desa

 

 

BAB II

TUJUAN

 

Pasal 2

 

(1)      Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan pendapatan asli desa;

(2)      Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat.

 

BAB III

PENYERTAAN MODAL

 

Pasal 3

 

(1)          Penyertaan modal kepada BUMDes dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2018.

(2)          Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebesar Rp 6.000.000,00 ( sesuai dengan APBDesa Tahun 2017)

(3)          Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 berupa Alokasi Dana Desa

  

Pasal 4

 

Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDes

 

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

 

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMDesa merupakan Pendapatan Asli Desa dimaksukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun

 

 

BAB V

PENUTUP

 

Pasal 6

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

 

Pasal 7

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.  

 

                                                         Ditetapkan di   Wonoanti

                                                        Pada tanggal   22 Septempber 2017

                                                         KEPALA DESA WONOANTI

 

 

 

 

                                                           MUJIANTO

 

 

Diundangkan  di Wonoanti

Pada tanggal 22 September 2017

 

SEKRETARIS DESA WONOANTI

 

 

PRIYO AMBODO.SPd.

BERITA DESA WONOANTI TAHUN 2017 NOMOR 9;